Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan. Tampilkan semua postingan

Pengurangan Subsidi Bbm Dan Kebijakan Lain Yang Menyertainya Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Politik di Indonesia

Pendahuluan: 
Dengan semakin besarnya subsidi BBM, kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) ,penyediaan infrastruktur, serta kegiatan pemerintah yang lainnya menjadi terancam dicabut. Sementara itu subsidi BBM sesungguhnya salah sasaran. 40 persen kelompok pendapatan rumah tangga terkaya justru menikmati 70 persen subsidi tersebut, sedangkan 40 persen kelompok pendapatan terendah hanya menikmati sekitar 15 persen. Pemerintah telah berusaha agar tekanan yang berasal dari kenaikan harga minyak dunia dapat dikelola dan diminimalkan dampaknya bagi masyarakat. Langkah-Iangkah seperti penghematan belanja pemerintah, kenaikan penerimaan pajak, usaha efisiensi PLN dan Pertamina, konversi dan penghematan BBM bersubsidi telah dan akan terus dilakukan. Meskipun demikian langkah-Iangkah tersebut belum mencukupi untuk mengatasi dampak kenaikan harga minyak dunia. Oleh karena itu pemerintah terpaksa melakukan opsi kebijakan menaikkan harga BBM.  Berbagai alasan yang menguatkan langkah pemerintah untuk mencabut subsidi BBM adalah 1.) Biaya pengadaan BBM dalam negeri meningkat sangat pesat dengan naiknya harga minyak mentah dunia. Dengan harga BBM dalam negeri yang berlaku saat ini dan harga minyak mentah dunia yang tinggi pemerintah membutuhkan dana subsidi yang amat besar.  2.) Jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan, walaupun pemerintah memperoleh penerimaan tambahan karena naiknya harga minyak mentah dunia, beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah juga semakin besar.  3.) Sangat besarnya selisih harga BBM dalam negeri dan harga BBM luar negeri mengakibatkan tingginya upaya penyelundupan saat ini. Hal ini mengakibatkan langkanya BBM di berbagai daerah yang pada gilirannya sangat mengganggu jalannya roda perekonomian, seperti terhentinya kegiatan industri, pelayaran dan produksi barang dan jasa pada umumnya.Keadaan ini akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 4.) Dalam pembahasan APBN Perubahan 2008, Banyak hal yang berubah dari rumusan awal APBN 200.Ini memang suatu keniscayaan sebab gejolak harga minyak dunia melambung tak terkendali, jauh diatas prediksi APBN 2008.Atas kondisi tersebut, akhirnya pemerintah mempercepat pembahasan APBN-P 2008, yang biasanya pada pertengahan tahun, kali ini dipercepat pada bulan Februari dan awal April 2008 perubahannya telah selesai dilakukan. Beberapa hal yang mengalami perubahan diantaranya, defisit anggaran ambrol, subsidi membengkak, dengan asumsi harga minyak pada ksiaran US$ 95 perbarel, subsidi membengkak menjadi Rp 233,7 triliun dari asumsi sebelumnya Rp 97,8 triliun.  Salah satu masalah yang paling alot dibahas adalah perbuahan asumsi harga minyak dunia, yang kini berada diatas 100 dolar AS/barel.Akhirnya pemerintah dan DPR sepakat pada angka 95 dolar AS/barel.Akibatnya,subsidi BBM dan gas alam cair dalam APBN-P 2008 semula pada angka Rp 45,8 T menjadi Rp 126,82 T.Jumlah subsidi kemungkinan masih akan membengkak lagi mengingat saat naskah ini ditulis harga minyak dunia telah melebihi 120 US dolar /barel. Sehingga pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi BBM.
Pembahasan: 1.) Evaluasi Subsidi BBM, 2.) Simulasi Kebiakan di cabutnya Subsidi BBM, 3.)Analisis Ekonomi Politik, 4.)Efek terhadap Ekonomi dan Politik. untuk pembahasanny silahkan klik disini.
Jangan lupa cantumkan sumber dan komentnya gan terimakasih. :)